Goupdate ,Boalemo,– Suasana tegang mewarnai rapat dengar pendapat (hearing) Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Boalemo pada Selasa (3/6/2025)byg berlangsung di ruangan komisi 2.
Ketua DPRD Boalemo, Eka Putra Noho, dengan tegas mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji lewat outsourcing tenaga honorer, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pendidikan yang telah menunggak selama empat bulan.
Dengan nada yang sedikit meninggi, Eka Putra Noho mengungkapkan kekesalannya. “Menjelang Idul Adha, gaji mereka belum terbayarkan. Kecuali orang yang tidak punya empati atau perasaan yang tidak peka dengan keadaan ini!” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ingin dimintai pertanggungjawaban atas persoalan ini, mengingat anggaran tersebut seharusnya sudah dialokasikan dalam APBD Induk sebelumnya.
“Saya tidak mau sebagai Ketua DPRD akan diminta pertanggungjawaban atas persoalan ini, karena setahu saya anggaran ini sudah dianggarkan di APBD induk kemarin,” tambahnya.
Tak hanya soal gaji, Eka Putra Noho juga menyoroti masalah outsourcing. Ia meminta agar pihak ketiga yang tidak mampu diganti dengan yang lebih kompeten.
“Terkait outsourcing, jika pihak ketiga tidak mampu, diganti saja dengan pihak ketiga yang mampu. Seharusnya outsourcing ini tidak ada karena ada pemotongan untuk pihak ketiga. Kenapa dinas tidak membayar langsung? Namanya otonomi daerah, Pemda harus mengambil alih,” jelasnya dengan nada tinggi.
Menurut Eka, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab pembayaran ini.
“Nanti kita akan mempertanggung jawabkan di pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk apa? Kan ini masih masyarakat Boalemo,” tegasnya.
Di akhir hearing, Eka Putra Noho menegaskan komitmen DPRD Boalemo untuk terus melayani masyarakat dan mencari solusi terbaik atas setiap keluhan yang disampaikan.
“Kami di DPRD tetap melayani masyarakat dalam memberikan keluhan mereka dan bagaimana mendapatkan solusi sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi terbaik,” pungkasn
ya.
(Tim liputan)
